Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Sebuah masyarakat adalah ibarat sebuah mobil yang untuk berjalan baik membutuhkan empat roda dengan tekanan udara seimbang.’ Roda-roda itu adalah sektor-sektor dalam masyarakat yang terdiri dari (1) sektor bisnis, (2) sektor pemerintah, (3) sektor sukarela (volunteer) dan nirlaba, serta (4) sektor informal (rumah tangga dan lain-lain).
Sektor pemerintah, sukarela, dan nirlaba amat terkait dengan sektor lain, serta berpengaruh pada perekonomian sebagaimana organisasi komersial berpengaruh pada APBN pada umumnya dan pajak pada khususnya, dan berpengaruh pada masyarakat yang mendapatkan layanan.
Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan penikmat, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Para pengurus organisasi ini yang terseleksi secara ideal mempunyai tujuan tulus untuk mendukung organisasi, guna mencapai tujuannya, walau pada kenyataannya tidak selalu demikian.
Bagi stakeholder, akuntansi dan laporan keuangan bertugas meminta pertanggungjawaban pengurus, apa pun itikad batinnya. Para karyawan profesional organisasi nirlaba diasumsikan ingin diperlakukan setara dengan karyawan profesional organisasi komersial dalam hal imbalan, karier, jabatan, dan masa depan. Bagi mereka, akuntansi bertugas menginformasikan kesinambungan hidup organisasi sebagai tempat berkarier.
Para anggota diasumsikan secara serius ikut serta dalam suatu organisasi nirlaba untuk mencapai suatu idaman tertentu organisasi bersangkutan yang sejalan dengan aspirasinya, Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkala, guna memberikan gambaran, apakah idaman itu direalisasikan oleh raihan organisasi nirlaba.
Para pelanggan atau pihak yang menjadi sasaran yang akan diuntungkan serta berharap untuk memperoleh manfaat yang dijanjikan organisasi perlu mendapat infermasi mengenai sasaran yang berhasil diraih organisasi tersebut. Maka laporan keuangan perlu menampilkan manfaat atau hasil yang diraih yang apabila mungkin didenominasikan dalam besaran uang.
Bagi pemerintah, organisasi nirlaba nonpemerintah harus mematuhi ketentuan undang-undang, serta diharapkan memberi sumbangan positif bagi kehidupan sosial, politik.ekonomi, dan budaya nasional serta memberi citra baik baik bagi bangsa. Di sini, laporan keuangan berfungsi sebagai umpan baIik kepada pemerintah. Apabila ada berbagai harapan dankepentingan yang berbenturan, maka laporan keuangan secara seimbang memberi informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan itu.
Sasaran organisasi nirlaba, harapan anggotanya, dan keinginan pemerintah dan masyarakat akan kinerjanya tak selalu dapat didenominasikan dalam satuan mata uang, sehingga raihan, sumbangsih atau manfaat organisasi ini tak selalu terakomodasi oleh laporan keuangan.
Sebagai kesimpulan, sasaran utarna laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyajikan informasi kepada penyedia sumber daya, yang ada pada masa berjaIan
dan pada saat yang akan datang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untukmengambiI keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba. Di samping pemerintah dan entitas komersial, masa depan bangsa dan masyarakat dipengaruhi secara langsung oleh masyarakat sipil (civil society), termasuk non government organization (NGO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi sosial keagamaan.
Tulisan ini menampilkan aspek akuntansi kepemerintahan dan partai politik, sekadar
sebagai ilustrasi lebih konkret akan dimensi hukum, manajemen, dan akuntansi terhadap suatu entitas. Banyak entitas lain yang amat menarik namun tak sempat dibahas di sini, misalnya universitas, entitas keagamaan, TNI dan Polri.
Selengkapnya isi tulisan dalam versi pdf dapat didownload di sini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar